Kementerian

Fadli Zon - Anggota DPR RI dari Partai Gerindra, baru-baru ini mengeluarkan pernyataan kontroversial melalui akun media sosialnya. Ia menyebut bahwa tragedi perkosaan massal terhadap perempuan Tionghoa yang terjadi pada kerusuhan Mei 1998 hanyalah sebatas rumor yang menurutnya tidak pernah terbukti secara sah.

Pernyataan ini sontak menimbulkan gelombang kemarahan dan penolakan dari berbagai pihak, terutama para aktivis HAM, keluarga korban, dan masyarakat sipil. Banyak yang menilai ucapan tersebut merupakan bentuk pelecehan terhadap penderitaan para korban, meremehkan kerja keras para pejuang HAM, dan berpotensi menyesatkan generasi muda tentang kebenaran sejarah Reformasi 1998.

Di tengah upaya para korban dan pendamping hukum menuntut keadilan yang tak kunjung tuntas hingga lebih dari 20 tahun, pernyataan ini dianggap membuka kembali luka lama yang belum pernah sembuh. massal terhadap perempuan Tionghoa yang terjadi pada kerusuhan Mei 1998 hanyalah sebatas rumor yang menurutnya tidak pernah terbukti secara sah

Pernyataan ini sontak menimbulkan gelombang kemarahan dan penolakan dari berbagai pihak, terutama para aktivis HAM, keluarga korban, dan masyarakat sipil. Banyak yang menilai ucapan tersebut merupakan bentuk pelecehan terhadap penderitaan para korban, meremehkan kerja keras para pejuang HAM, dan berpotensi menyesatkan generasi muda tentang kebenaran sejarah Reformasi 1998.

Di tengah upaya para korban dan pendamping hukum menuntut keadilan yang tak kunjung tuntas hingga lebih dari 20 tahun, pernyataan ini dianggap membuka kembali luka lama yang belum pernah sembuh

Komnas Perempuan mencatat lebih dari 85 perempuan Tionghoa menjadi korban perkosaan massal di Jakarta, Medan, Surabaya. Data ini diakui oleh laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dan lembaga internasional.

KAMI SEBAGAI PEMBELA PEREMPUAN DAN HAM MENUNTUT ATAS KETIDAKADILAN STRUKTURAL DARI TAHUN 1998 HINGGA KINI
1. Akui pemerkosaan massal 1998 sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Buka arsip. Adili pelaku, termasuk aparat dan elit yang terlibat.
2. Bubarkan budaya bungkam di kampus, parlemen, dan institusi yang lindungi pelaku. Bongkar politik maskulin yang jadikan tubuh perempuan alat kuasa.
3. Hapus hukum dan praktik yang menindas perempuan dan kelompok rentan. Tempatkan tubuh perempuan sebagai subjek politik, bukan objek moral.
4. Hapus narasi “kesucian perempuan” dalam media, pendidikan, dan politik. Bangun sistem pendidikan yang kritis gender dan anti-maskulinitas toksik.
5. Adili Aparat Pelaku Kekerasan Seksual! Bentuk pengadilan HAM independen untuk mengusut dan mengadili pelaku, termasuk aktor negara.
6. Berikan Ruang Politik untuk korban dan komunitasnya dalam kebijakan publik. Dengarkan suara penyintas, bukan hanya statistik elite.

Kami tidak meminta belas kasihan. Kami menuntut keadilan yang politis, struktural, dan historis. Karena tubuh perempuan bukan alat negara. Tubuh perempuan adalah ruang politiknya sendiri.

Kami, perempuan yang menolak diam, bukan korban yang patuh. Kami pemberontak. Kami api. Kami luka yang tidak mau disembuhkan dengan kompromi. Keadilan tidak kami minta, tapi kami rebut. Dan jika negara ini tetap memilih berdiri di sisi pemerkosa, maka negara ini layak kami gugat sampai rubuh.

KEMENKO PMK - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) menekankan bahwa reformasi birokrasi tidak hanya soal kecepatan, tetapi juga presisi dan efisiensi dalam pelayanan publik.

Hal ini disampaikan dalam rangka koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik.

"Reformasi birokrasi bukan hanya tentang bergerak cepat, tetapi juga tentang bergerak dengan tepat dan efisien untuk kepentingan masyarakat," ujar Menko PMK.

Dalam kesempatan tersebut, Menko PMK juga menekankan pentingnya sinergi antar instansi untuk menciptakan pelayanan publik yang terintegrasi dan berkualitas.